warta pajak

Bincang Ringan Seputar Pajak

Apa yang beda dalam SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Desember?

|ARTIKEL PAJAK| Pada tahun sebelumnya kita mengenal adanya SPT Tahunan PPh Pasal 21. Mulai tahun 2009 SPT Tahunan PPh Pasal 21 telah dihapus, dan sebagai gantinya hanya ada SPT Masa PPh Pasal 21.

Read More….

Advertisements

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , | Leave a comment

Formulir ‘Certificate Of Domicile of Non Resident For Indonesia Tax Withholding’ Dalam Rangka Penerapan P3B (Tax Treaty)

|ARTIKEL PAJAK|Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan ralatnya. Perdirjen beserta ralat yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2009 serta SE-114/PJ/2009 mengatur hal-hal utama sebagai berikut:

Read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , , , , , | Leave a comment

Kombinasikan Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh Untuk Menghitung Pajak 2009

|ARTIKEL PAJAK| Hitung Pajak Penghasilan sesuai ketentuan…! Kombinasikan Pasal 17 dan pasal 31E UU PPh

Penghujung tahun 2009 telah menjelang. Saatnya Wajib Pajak mempersiapkan SPT-SPT Pajak, yaitu SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember dan SPT PPh Badan. Perhitungan Pajak Penghasilan WP Badan secara umum adalah Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak. Penerapan tarif mengalami perubahan dari masa ke masa.

Read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , , , | Leave a comment

Persiapan Penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Bulan Desember 2009

|ARTIKEL PAJAK| Tidak seperti masa Desember tahun sebelumnya, masa Desember 2009 dipastikan perusahaan harus bekerja ekstra keras untuk dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21/26 sesuai dengan jatuh tempo penyetoran yaitu tanggal 10 Januari 2010 dan jatuh tempo pelaporan yaitu tanggal 20 Januari 2010. Hal ini dikarenakan PER-31/PJ/2009 jo PER-32/PJ/2009 memerintahkan Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan ulang PPh Pasal 21/26 dengan mekanisme 1721-A1 dan/atau 1721-A2.

Read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , | Leave a comment

Pengertian JUMLAH BRUTO dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

|ARTIKEL PAJAK| Salah satu obyek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah imbalan sehubungan dengan:

Read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , | Leave a comment

eSPT Masa PPh Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 4(2), Pasal 15

|ARTIKEL PAJAK| Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Direktur Jenderal Pajak melalui Peraturan Nomor PER-53/PJ/2009 menerbitkan formulir Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 4(2) dan Pasal 15 terbaru yang mulai digunakan untuk masa pajak Oktober 2009. Formulir baru ini melengkapi formulir PPh Pasal 21 yang sudah diberlakukan mulai bulan Juli 2009 yang lalu.Formulir-formulir tersebut dapat didownload disini atau di website DJP.

read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , | Leave a comment

Ringkasan Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pesangon dan Uang Pensiun (PP Nomor 68 tahun 2009)

|ARTIKEL PAJAK|Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas Pesangon dan uang Pensiun yang dibayarkan sekaligus ditandatangani 16 Nopember 2009 yaitu PP Nomor 68 tahun 2009 tentang TARIF PAJAKPENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS.

Read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , | Leave a comment

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 – Efek dari PER-57/PJ/2009

|ARTIKEL PAJAK|Diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI pada tanggal 12 Oktober 2009 dapat menyebabkan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 periode sebelumnya.

Read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , , , | Leave a comment

Mulai 1 April 2010 Jasa Boga/Katering Bukan Obyek Pajak

|ARTIKEL PAJAK| Selama ini Bendaharawan yang melakukan pemungutan PPN atas pembelian barang dan jasa sering mengalami dilema dalam pemungutan PPN atas pembelian makanan dan minuman. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo UU Nomor 18 tahun 2000. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya bukan merupakan obyek pajak.

Read more…

December 31, 2009 Posted by | Artikel Pajak | , , , , | Leave a comment